kip lhok
Beranda / /

  • Bareskrim Polri Usut Dugaan Bocor Data KPU
    Berita | 1 tahun lalu
    Bareskrim Polri Usut Dugaan Bocor Data KPU

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengungkapkan, pihaknya mendalami terkait dugaan kebocoran data pemilih milik KPU. Menurutnya, pihaknya pertama kali mengetahui adanya dugaan kebocoran data tersebut dari patroli siber.


    "Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil Patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," kata Adi Vivid kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

  • Besok KPU Terima Hasil Tes Kesehatan 3 Bakal Capres-Cawapres
    Berita | 1 tahun lalu
    Besok KPU Terima Hasil Tes Kesehatan 3 Bakal Capres-Cawapres

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menerima hasil tes kesehatan tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dari pihak RSPAD Gatot Soebroto besok, Jumat (27/10/2023). Hasil tes kesehatan ini akan jadi penentu apakah para kandidat bisa ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres Pilpres 2024. 

  • KPU Diminta Profesional, Calon Peserta Pemilu yang Tak Sesuai Aturan Mesti Tolak
    Berita | 1 tahun lalu
    KPU Diminta Profesional, Calon Peserta Pemilu yang Tak Sesuai Aturan Mesti Tolak

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta dapat bersikap profesional. KPU terlebih dahulu harus melakukan rapat dengan DPR ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perubahan persyaratan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.


    "Peraturan KPU (PKPU) yang telah dibuat mengenai pendaftaran capres-cawapres yang masih menyebut usia 40 tahun wajib dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah dalam membuat aturan," ujar koordinator aksi Front Mahasiswa Demokrasi (FMD) Faisal Ngabalin dalam keterangan tertulis, Jumat (20/10/2023).

  • KPU: Kepala Daerah Mencalonkan Diri sebagai Capres-Cawapres Harus Ada Izin Presiden
    Berita | 1 tahun lalu
    KPU: Kepala Daerah Mencalonkan Diri sebagai Capres-Cawapres Harus Ada Izin Presiden

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres harus meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan kepala daerah yang pernah atau sedang menjabat bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun.

  • Gerindra Minta KPU Beberkan Alasan Logis Rencana Memajukan Pendaftaran Pilpres 2024
    Berita | 1 tahun lalu
    Gerindra Minta KPU Beberkan Alasan Logis Rencana Memajukan Pendaftaran Pilpres 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Gerindra meminta penjelasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait rencana memajukan pendaftaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ini penting guna membuat terang alasan rencana tersebut.

    "Kita perlu tahu rasio logisnya apa, alasannya apa. Karena kan perubahan peraturan perundang-undangan itu kan biasanya terkait hak," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2023).

  • Ini Daftar Caleg DPR RI dari Dapil Aceh I
    Aceh | 1 tahun lalu
    Ini Daftar Caleg DPR RI dari Dapil Aceh I

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada bulan Februari mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mempublikasikan daftar calon legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memenuhi syarat Daftar Calon Sementara (DCS). 

    Langkah ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan memberikan hak informasi kepada masyarakat mengenai siapa saja yang akan bersaing dalam pemilihan tersebut.

  • KPU Atur Ulang TPS untuk Efisiensi Anggaran Pilkada 2024
    Nasional | 1 tahun lalu
    KPU Atur Ulang TPS untuk Efisiensi Anggaran Pilkada 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih melakukan sejumlah memastikan kebutuhan anggaran Pilkada 2024. 

    "Kami berupaya penataan TPS (tempat pemungutan suara) lagi untuk efisiensi (kebutuhan anggaran)," kata Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani, Senin (28/8/2023). 

  • KPU Dukung BEM UI Tantang Capres Debat: Mencerahkan Publik
    Nasional | 1 tahun lalu
    KPU Dukung BEM UI Tantang Capres Debat: Mencerahkan Publik

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI angkat bicara terkait rencana Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia menggelar debat yang melibatkan tiga sosok yang digadang-gadang bakal menjadi calon presiden (capres) Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Rasyid Baswedan.

    Komisioner KPU RI Idham Holik awalnya mengatakan bahwa saat ini, belum orang yang bisa disebut capres. Pasalnya, belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah didaftarkan ke KPU karena memang tahapan pendaftaran belum dibuka.

  • KPU: 83,84 Persen Dokumen Bacaleg Berstatus Memenuhi Syarat
    Berita | 1 tahun lalu
    KPU: 83,84 Persen Dokumen Bacaleg Berstatus Memenuhi Syarat

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan 83,84 persen dokumen bakal calon legislatif (bacaleg) dinyatakan memenuhi syarat (MS). Sebanyak 14,93 persen dokumen bacaleg dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Ada juga dokumen bacaleg yang dihapus. Jumlahnya sebanyak 1,23 persen.

  • Ini Alasan KPU Bolehkan Pemilih Tanpa KTP Nyoblos Pakai KK Walau Melanggar UU Pemilu
    Nasional | 1 tahun lalu
    Ini Alasan KPU Bolehkan Pemilih Tanpa KTP Nyoblos Pakai KK Walau Melanggar UU Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan penjelasan mengapa memperbolehkan empat juta pemilih pemula tanpa KTP-el boleh ikut mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2024 dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK). Padahal, kebijakan tersebut ditentang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI karena dinilai melanggar UU Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).



  • KPU Hormati Sanksi KY Terhadap Hakim Penunda Pemilu 2024
    Berita | 1 tahun lalu
    KPU Hormati Sanksi KY Terhadap Hakim Penunda Pemilu 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghormati rekomendasi sanksi yang dijatuhkan Komisi Yudisial (KY) terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, yakni Tengku Oyong, H Bakri, dan Dominggus Silaban. Ketiga hakim itu menjatuhkan vonis penundaan Pemilu 2024 dalam gugatan yang dilakukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

    "Kita hormati putusan tersebut," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochammad Afifuddin kepada Media Indonesia melalui keterangan tertulis, Kamis (20/7/2023).

  • KPU RI Ambil Alih KIP Aceh Sudah Tepat, Ini Penjelasan Pengamat Politik
    Aceh | 1 tahun lalu
    KPU RI Ambil Alih KIP Aceh Sudah Tepat, Ini Penjelasan Pengamat Politik

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengambil alih Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh seiring berakhirnya masa jabatan anggota KIP setempat pada 17 Juli lalu. Keputusan ini diambil di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2023 dan ditandatangani oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari.

  • Perpanjang Masa Perbaikan Bacaleg, KPU Dinilai Kurang Sosialisasi
    Nasional | 1 tahun lalu
    Perpanjang Masa Perbaikan Bacaleg, KPU Dinilai Kurang Sosialisasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang masa perbaikan berkas persyaratan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) selama sepekan menandakan beberapa hal. Salah satunya ketidaksiapan partai politik dalam proses rekrutmen bacaleg.

    "Dan kurangnya KPU dalam menyosialisasikan persyaratan dokumen bakal calon kepada peserta pemilu," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita melalui keterangan tertulis.

  • KPU Terima Perbaikan Data Persyaratan Bakal Caleg Hingga Pukul 23.59 WIB
    Aceh | 1 tahun lalu
    KPU Terima Perbaikan Data Persyaratan Bakal Caleg Hingga Pukul 23.59 WIB

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menerima perbaikan data persyaratan bakal calon legislatif (bacaleg) dari partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024 hingga pukul 23.59 pada Ahad (9/7/2023). Adapun daftar parpol yang akan menyerahkan dokumen perbaikan adalah 11 parpol.

  • KPU Didorong Buka Data Bacaleg Pemilu 2024
    Nasional | 1 tahun lalu
    KPU Didorong Buka Data Bacaleg Pemilu 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka data bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024. Penyelenggara pemilu dinilai kurang terbuka dalam proses pencalonan bacaleg di semua tingkatkan.

    "Mendorong KPU RI untuk mempublikasi data bakal calon anggota legislatif berdasarkan nama lengkap, asal partai, daerah pemilihan, jenis kelamin, dan usia serta data bakal calon anggota legislatif dengan status disabilitas kepada JPPR dan juga publik," ujar Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita dalam keterangannya.

  • Ketua KPU Ingatkan Komisioner Baru Patuhi Aturan
    Nasional | 1 tahun lalu
    Ketua KPU Ingatkan Komisioner Baru Patuhi Aturan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengingatkan komisioner baru KPU daerah agar tidak melanggar aturan karena ada godaan-godaan yang muncul saat para kontestan berkompetisi dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Hasyim usai melantik ratusan komisioner untuk 44 KPU kabupaten/kota di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (28/6/2023). 

  • KPU Beberkan Penyebab 90 Persen Bacaleg tak Memenuhi Syarat Pendaftaran
    Nasional | 1 tahun lalu
    KPU Beberkan Penyebab 90 Persen Bacaleg tak Memenuhi Syarat Pendaftaran

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkap dugaan penyebab tingginya jumlah bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI Pemilu 2024 yang dokumen persyaratannya tidak lolos verifikasi administrasi. Menurut KPU, ada dua faktor penyebab.

  • Begini Upaya KPU Meminimalisasi Suara Tidak Sah di Pemilu 2024
    Berita | 1 tahun lalu
    Begini Upaya KPU Meminimalisasi Suara Tidak Sah di Pemilu 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Persentase suara tidak sah pada Pemilu 2019 tergolong tinggi. Ini disebabkan pemilih kesulitan memberikan suara karena banyaknya surat suara pada Pemilu 2019.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan situasi itu sebagai bahan evaluasi. KPU juga sudah punya data terkait daerah mana yang suara tidak sahnya tinggi.



  • KPU Diminta Antisipasi Banyaknya Suara tidak Sah di Sistem Proporsional Terbuka
    Berita | 1 tahun lalu
    KPU Diminta Antisipasi Banyaknya Suara tidak Sah di Sistem Proporsional Terbuka

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengamat kepemiluan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekan jumlah suara tidak sah dalam gelaran pemilihan legislatif (pileg) Pemilu 2024. Alasannya, pileg dengan sistem proporsional daftar calon terbuka terbukti menimbulkan banyak suara pemilih yang tidak sah.

« 1 2 »